Poros Baru Ancam Skenario Jokowi

0
9
Arief Poyuono: Kekuatan Politik Bisa Terbentuk di Luar Nalar Elite Politik

JAKARTA – Kian mesranya poros Kartangera dan Teuku Umar, tidak menutup kemungkinan muncul gerakan pembentuknya poros baru. Hitung-hitungan ini, memang di luar naral apalagi kalkulasi elit politik. Tapi secara tidak langsung Presiden terpilih, Joko Widodo harus menyadari hal ini.

Ya, isu terbentuknya poros baru di luar PDI Perjuangan dan Gerindra besar kemungkinan muncul kepermukaan. Terlebih jika ”proposal” yang disodorkan PKB, Golkar, PPP, atau Nasdem berikut partai-partai yang tak mampu mendudukan kadernya di parlemen itu tidak happy dengan kondisi saat ini.

Adanya kegundahan di internal koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin bukan barang baru. Lihat saja manuver yang dilakukan Surya Paloh. Mewakili Partai NasDem, ia terang-terangan mendukung Anies Baswedan, lahir dan batin jika nantinya berniat maju dalam Pilpres 2024. Dan yang menarik, pernyataan Surya Paloh berbarengan dengan pertemuan Megawati-Prabowo belum lama ini di Tengku Umar.

Cerita kembali berlanjut untuk kali kedua. Prabowo menjadi tamu istimewa dalam Kongres V PDIP di Bali. Lagi-lagi Prabowo bersua Megawati plus Orang-orang penting di republik ini tak terkecuali Presiden terpilih Jokowi, Maruf Amin dan Jusuf Kalla.

Dua kali bertemu antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pascapilpres bukan tidak memiliki arti. Terlebih, balutan rumor masuknya kader-kader terbaik Gerindra di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin kian santer.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono berpendapat, dimensi politik mengisyaratkan banyak hal. Dan terkadang di luar nalar publik.

”Benih-benih kemesraan itu (Prabowo-Megawati) memang sejak dulu sudah ada. Apa pun bisa terjadi. Kalau Anda tanya soal poros baru, apa sih di dunia ini yang ngak bisa terjadi. Ini politik bung!” tandas mantan Anggota DPR RI itu.

Nah, jika poros baru terbentuk dari tujuh parpol di luar PDIP dan Gerindra, secara otomatis partai-partai tersebut bisa melakukan posisi tawar dan pressure lebih besar terhadap Jokowi.  ”Kalau benar terjadi wah bisa-bisa poros Teuku Umar-Kertanegara bisa berantakan itu,” imbuh Poyu, kepada Fajar Indonesia Network (FIN) kemarin (10/8).

Menurutnya, ada faktor-faktor kedekatan antara masing-masing nahkoda partai. Belum lagi, jika SBY di luar kekuatan Jokowi tentu sangat riskan. Baik SBY- LBP-Hendropriyono merupakan tokoh-tokoh berpengaruh.

”Ketiga tokoh ini kan disebut Three musketer general. Memiliki kekuatan di republik ini. Apalagi SBY. Ia cukup dekat dengan Surya Paloh. SBY dengan Muhaimin juga dekat, SBY dengan Golkar apalagi. Ya, termasuk yang lain,” kata dia.

Dan lagi-lagi Poyu merasa terbentuknya poros baru sangat memungkinkan. ”Memang kelihatannya kurang begitu happy ya mereka,” timpalnya.

Jika sudah merasa tak nyaman, besar kemungkinan ketujuh parpol itu akan bermanuver, menekan Joko Widodo. ”Bahkan bisa jadi mengancam akan luar pemerintahan jika muncul ketidakpuasan.  Jangan anggap enteng SBY lho. Kalau sudah bangun dari kesedihannya dan melakukan kondolidasi politik maka peta politik bisa berubah semua. Jadi ini harus jadi pertimbangan Juga loh Dan tidak boleh terlena,” paparnya.

Apalagi, sambung dia, Joko Widodo sangat membutuhkan dukungan politik penuh untuk menuntaskan program program  agar sukse di periode ke dua. ”Nah, yang bertelinga hendak mendengar dan yang memiliki mata lihat lebih jelas. Jangan lupa gunakan insting dan nalar,” pungkasnya.

Sementara itu, publik tentu masih mengingat kelakar Megawati Soekarnoputri agar PDIP mendapatkan posisi menteri lebih banyak, jelas menjadi kerisauan tersendiri bagi Presiden terpilih Joko Widodo. Meski pun banyak yang beranggapan hal ini wajar.

Selain menempatkan kader PDIP di jajaran menteri dengan kuota lebih banyak, publik juga menuntut Jokowi untuk mampu menempatkan orang-orang berkualitas pada posisi menteri. Artinya, proporsionalitas seimbang dengan kemampuan.

“Tekanannya luar biasa untuk Jokowi. Dua hal yang menjadi kerisauan nantinya. Pertama asas keadilan, yang kedua menyeimbangkan antara kulitas menteri dan keinginan partai lain yang mengharap jatah menteri lebih banyak dari sebelumnya,” papar pengamat politik, Maruli Hendra Utama, kemarin (10/8).

Jokowi, sambung dia harus bisa memetakan secara adil mana yang berkeringat lebih besar dan mana yang memiliki nilai kedekatan dan historis. “Apa yang disampaikan Megawati ada benarnya. Tapi ini jelas menjadi kegalauan bagi presiden terpilih,” timpalnya.

Terpisah, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menambahkan, keinginan Megawati yang dilontarkan dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali merupakan hal wajar. Mengingat posisinya sebagai peraih suara terbanyak di legislatif.

Pernyataan itu muncul setelah muncul isu beberapa partai yang berseberangan dengan Jokowi akan bergabung dalam pemerintahan ditandai dengan datangnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali.

Selain Prabowo, hadir juga wapres terpilih Ma’ruf Amin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum NasDem Surya Paloh serta Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Namun, menurut pakar komunikasi politik Lely Arrianie, menyebut kedatangan banyak ketua umum ke Kongres V PDIP itu bisa dianggap sebagai salah satu bentuk silahturahmi politik.

“Ya tapi rekonsiliasi bukan berarti berkoalisi, itu catatan pentingnya. Karena kita butuh sistem check and balance, jadi harus tetap ada partai yang ada di luar pemerintah,” kata Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya itu.

Sementara Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah kursi menteri terbanyak dalam kabinet 2019-2024 akan menyulitkan Presiden Joko Widodo.

“Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain,” kata Arya.

Terdapat beberapa poin yang menurutnya cukup berat bagi Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinetnya. Ia berpendapat bahwa permintaan Megawati atas delapan kursi menteri, ia nilai terlalu banyak. “Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi presiden. Mungkin angka yang paling moderat, itu di angka enam. Itu sudah paling besar,” ujar Arya. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here